Dalam rangka mengentas kemiskinan ekstrem Pj. Bupati Pidie Jaya Ir. Jailani membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi dan Validasi Penetapan Data Keluarga Miskin Ekstrem di Kabupaten Pidie Jaya di ruang Opproom Bappeda Pidie Jaya. Rabu. 21/02/2024.
Pj Bupati Pidie Jaya Ir. Jailani menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pidie Jaya telah ditetapkan dan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
"Di mana menjadi target 0% pada tahun 2024 ini sesuai dengan sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional maupun provinsi dan kabupaten". Kata Pj Bupati Pidie Jaya Ir. Jailani saat membuka acara Rakor pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Aula Bappeda Pidie Jaya.
Untuk pelaksanaannya di mana strategi tersebut terdapatnya kantong-kantong kemiskinan kemudian dengan strategi peningkatan data sasaran perencanaan penganggaran integrasi program kegiatan dan melibatkan partisipasi masyarakat dan lintas sektoral.
Untuk dasar hukum pelaksanaan dengan adanya instruksi Presiden, Gubernur Aceh serta keputusan Pj. Bupati Pidie Jaya tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim khususnya se-Kabupaten Pidie Jaya.
Sebagai salah satu daerah yang mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim Kabupaten Pidie Jaya berhasil turunkan angka kemiskinan dari 7,26 persen tahun 2021 turun menjadi 4,37 persen pada tahun 2022.
Ia yakin bahwa angka kemisikinan ekstrim di Pidie Jaya semakin menciut, yang disebabkan pada tahun 2023 ini sejumlah program diluncurkan untuk menanggulangi persoalan tersebut, baik itu melalui APBK maupun dengan dana desa di setiap gampong.
Lebih lanjut Pj Bupati Ir. Jailani menerangkan bahwa, Pemkab Pidie Jaya akan dilakukan pemadanan, sehingga menghasilkan data yang benar – benar valid. Dan penanggulangan kemiskinan ekstrim ini akan tetap terus dilakukan secara konvergen melalui konsolidasi seluruh sektor.
Maret 2023 berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia sudah turun signifikan hingga mencapai 1,12%. Penurunan angka kemiskinan ekstrim yang signifikan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.* (Red)
