Depok, Kabarberitanews.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang pertama tahun sidang 2023 bertempat di ruang sidang paripurna, Jl, Boelevard Sektor anggrek, GDC, Senin (02/01/2023).
Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, Pimpinan DPRD Kota Depok, MT.Yusuf Syahputra, Sekda Pemkot Depok Supian Suri, Forkopimda beserta para OPD, beberapa Camat serta Lurah Kota Depok.
Sidang paripurna dipimpin oleh ketua DPRD kota Depok, MT, Yusuf Syahputra menyampaikan tentang tentang telah dicabutnya PPKM per 1 Januari 2023. Semoga anggota DPRD kota Depok lebih giat bekerja.
Ketua DPRD Kota Depom ,Yusuf Syahputra juga menyampaikan serta membacakan penghargaan yang di terima Pemerintah Kota Depok tahun 2022 yang lalu bersama perangkatnya ,serta merta mengabarkan kehadiran anggota DPRD kota Depok, yang hadir secara tatap muka sebanyak 13, sementara yang virtual sebanyak16 total yang hadir 29 orang dari jumlah 50 anggota DPRD kota Depok.
Penyusun program kerja tahun 2023 disampaikan oleh para anggota DPRD kota Depok, mulai dari BKD dan Komisi A,B,C,D.
Penyampaian rancangan tahapan-tahapan Kinerja anggota fraksi tahun 2023.
disampaikan terkait perencanaan pembangunan Kota Depok.
Sebagaimana disampaikan Nurhasyim tentang rancangan rencana kerja pembangunan tahun 2023 akan dilakukan di rapat kerja daerah (Rakerda) yang telah di masukan dalam Perda sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya. Tentunya harus di sinkronisasikan terhadap setiap instansi/lembaga yang berkaitan.
komisi A di bacakan oleh Abdul Hamid berharap soal pelayanan masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi saat ini juga di bidang pemerintahan, perijinan dsb.
program komisi A, akan berkoordinasi dengan pihak APH dan KPUD tentang persiapan tahapan pemilihan umum juga masalah penyelesaian sengketa tanah, data kependudukan, semua ini harus terintegrasi. Pelayanan publik dan perijinan, keamanan untuk kenyamanan masyarakat upaya pencegahan sosial di tengah masyarakat juga harus terwujudkan.
komisi B dibacakan Lahmudin Abdulah, bahwa program kerjanya, rencana komisi B disesuaikan dengan visi/misi sesuai RPJMD dan janji kampanye politik Walikota dan Wakil Walikota Depok.
Komisi B memberikan isu strategi terkait insentif untuk peningkatan UMKM agar lebih kreatif termasuk investor nya.
komisi B juga akan berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan agar terwujudnya depok kota yang berbudaya.
komisi C dibacakan oleh Edi Maaturo laporannya pada sidang pertama 2023, membacakan program komisi C tentang perencanaan pembangunan tentang infrastruktur.
Komisi D dibacakan Supriyanti menerangkan, di dalam pembukaan sidang pertama tahun 2023, agendanya 4 bulan kedepan komisi D akan bekerja berkoordinasi dengan Kepala Dinas, Sekda dan lembaga vertikal lainnya.
serta melaksanakan rencana kerja, yakni soal pendidikan, sosial untuk kesra, puskesmas, pembinaan atlit, cagar budaya, promosi parawisata,
sekaligus menampung penyerapan aspirasi masyarakat dan akan bekerjasama dengan OPD terkait, paparnya.
Dalam sidang tersebut, Ketua DPRD kota Depok menyebut kinerja badan anggaran akan menampung aspirasi masyarakat, juga menyampaikan KUA dan PPAS dan akan di sinkronisasi,, bekerjasama dengan masyarakat dalam reses anggota DPRD Depok yang pertama, menyusun program kerja, melakukan paripurna, pansus dan sebagainya.
Di penghujung acara sidang ketua DPRD kota Depok mempersilahkan Wakil Walikota membacakan sambutannya, dalam hal ini Wakil Walikota menyampaikan ucapan trima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan baik,meski ada beberapa program yang masih belum berjalan dengan baik ,namun itu bukan menjadi kendala dalam pembangunan Kota depok.
Namun di sisi sambutannya,Sri Utami memberikan interupsi terkait jalan Margonda, dilanjutkan oleh Ikravany Hilman melalui zoom menyampaikan soal penyelesaian SDN Pondok Cina 1.
Masih dalam gedung paripurna tiba-tiba sekelompok aktivis dari LSM masuk berunjuk rasa, membawa spanduk bertuliskan, Pecat wakil rakyat yang sering mangkir.Sidang tersebut sempat diwarnai kericuhan dari sejumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang di Ketuai LSM Kapok Kota Depok, Kasno.
"Benar, anggota Dewan jangan makan gaji buta. Sebab, ini sangat memalukan dan tidak memiliki rasa empati dari anggota DPRD Depok sebagai perwakilan masyarakat Kota Depok. Karena, selama ini mengharapkan kinerja wakil rakyat lebih baik lagi, tegas Kasno.
Ia menyebutkan, bahwa ini tidak sepantasnya dilakukan anggota DPRD, saat hari pertama tidak masuk kerja tahun 2023, bahkan terlihat yang hadir hanya belasan orang saja. Bahkan, sebelumnya, Pemerintah pusat melalui Presiden RI Joko Widodo telah mencabut PPKM di seluruh Indonesia.
Jadi, kami dari segenap aktifis dan LSM KAPOK dan STN Kota Depok, mengharapkan kepada seluruh wakil rakyat, dan khususnya anggota DPRD Kota Depok, wajib menyimak intruksi Presiden RI, Joko Widodo, yang sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). ucap Kasno.
Kasno menegaskan, bahwa ini hari pertama masuk kerja di tahun 2023, maka pihaknya berharap untuk selanjutnya tidak ada lagi para wakil rakyat yang tak hadir, apalagi bermalas-malasan di Sidang Paripurna DPRD Kota Depok. Karena ini untuk kepentingan masyarakat Depok yang mencapai lebih dari 2 5 juta jiwa.
Namun, terkecuali ada alasan-alasan tertentu sesuai dengan regulasi dan birokrasi yang berlaku," imbuh Kasno.
Reporter : Guswanto
Editor : Redaksi
