Pengelolaan Transportasi Biskita kembali menjadi sorotan jajaran DPRD Kota Bogor.
Pasalnya, Terlihat Bus-bus yang sudah beroperasi di jalan milik Pemerintah kota Bogor itu hingga saat ini belum ada laporan terkait kerjasama (MoU) pengelolaan Biskita antara PT. Kodjari dengan Perumda Trans Pakuan. Kamis (19/05/22).
Disambangi dikediamannya, pada Rabu Sore (18/05/22). Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Edi Darmawansyah, S.H Menjelaskan kepada wartawan bahwa Komisi II belum mengadakan rapat kerja kembali dengan Perumda Trans Pakuan karena sampai saat ini belum menerima laporan terkait kerjasama pengelolaan Biskita yang sempat dipertanyakan pada rapat Paansus LKPJ diruangan Paripurna bulan lalu.
"Kita belum mengadakan rapat kembali karena masih menunggu apa yang pernah kita minta kepada pihak Perumda Trans Pakuan terkait kerjasama pengelolaan Biskita. Jadi, Sangat wajar dan sudah menjadi keharusan bagi Komisi II untuk menanyakan bentuk kerjasama nya seperti apa, ini kan antara perusahaan swasta dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah, akan tetapi sangat disayangkan hingga saat ini masih belum ada laporan terkait kerjasama tersebut," ujarnya.
Lanjut Edi mengatakan, "hanya pada rapat di ruang Paripurna vinalisasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor, ibu Sekda sempat menyampaikan bahwa perjanjian itu belum ada, nah ini menurut saya adalah sebuah kelalaian, yang mana bus nya sudah beroperasi di Kota Bogor walaupun masih digratiskan, tapi perjanjiannya belum ada. Yang jelas dia sudah beroperasi di jalan-jalan Kota Bogor itu harus ada perjanjian kerjasama yang jelas dan bersifat saling menguntungkan karena itu kita ingin tau betulkah menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam hal ini Perumda Trans Pakuan atau tidak."
Tambahnya, "walaupun beroperasinya Buskita ini mendapatkan subsidi yang diberikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) BUMN milik Pemerintah yang bergerak dalam bidang Transportasi, Berapa lama subsidi itu akan berjalan, yang jelas tidak mungkin selamanya, karena Perusaahan Umum Daerah didirikan orientasinya selain pelayanan adalah profit, keuntungan yang nantinya akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, dan dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya." Ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor memiliki keinginan dan harapan agar Perumda Trans Pakuan menjadi leader dalam pengelolaan Bus Angkutan Umum Kota Bogor ini.
"Padahal saya memiliki keinginan dan harapan agar Perumda Trans Pakuan bisa menjadi Leader dalam Pengelolaan dan beredarnya Buskita di Kota bogor itu Legal adanya." Tutupnya.... (Redaksi)
